Akhir bulan Juni 2022, umat Islam dikagetkan dengan berita tentang pernikahan beda agama. bagaimana tidak kaget, santer berita bahwa pernikahan beda agama tersebut disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Selama ini kita mafhum bahwa pernikahan beda agama tidak diakui dan dilarang di Indonesia. Beberapa kasus yang mencuat tentang pernikahan beda agama biasanya dilakukan di luar negeri atau kalaupun dilakukan di Indonesia ia dianggap sebagai pernikahan yang tidak diakui karena melanggar aturan undang undang perkawinan.

Kasus itu bermula ketika pemohon RA dan EDS mengajukan gugatan ke PN Surabaya. Pemohon mendaftarkan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby pada Rabu, 13 April 2022.

RA yang kelahiran 1986 diketahui merupakan penganut agama Islam, dan EDS kelahiran 1991 merupakan pemeluk agama Kristen. Salah satu pertimbangan hakim mengabulkan gugatan itu adalah dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, para pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tuanya bahwa proses perkawinan dihadapan pejabat kantor Dinas Dukcapil Kota Surabaya. Selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Komisi Yudisial (KY) angkat bicara mengenai hakim yang mengesahkan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. KY menyatakan akan mengkaji putusan perkara itu guna memastikan adanya pelanggarannya atau tidak.

Tanggapan KY terkait Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Deding Ishak yang menyebut para hakim yang mengesahkan pernikahan beda agama bisa diadukan ke KY. Deding mengatakan putusan hakim PN Surabaya justru bertentangan dengan undang-undang.

Juru Bicara KY Miko Ginting mengungkapkan belum bisa memastikan adanya pelanggaran dalam putusan hakim itu. KY bakal menelusurinya lebih lanjut guna memberikan kepastian.

“Akan ditelusuri dulu ya apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memutus perkara ini,” kata Miko.

Miko menyampaikan publik sebenarnya bisa melaporkan sendiri ke KY bila mendapati dugaan pelanggaran oleh hakim. Pelapor bisa melampirkan dokumen dan bukti-bukti menyangkut dugaan pelanggaran tersebut.

“Masyarakat juga dapat mengajukan laporan kepada KY apabila beranggapan telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,” ujar Miko.

Pada berbagai media disebutkan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan atau mengizinkan pernikahan beda agama menjadi kontroversi dan perhatian publik. Putusan tersebut dianggap akan menjadi lahirnya putusan yang sama pada masa depan. Dalam putusan tersebut hakim memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan para pemohon dalam register perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Tholabi Kharlie, mengatakan putusan tersebut akan menjadi preseden lahirnya putusan-putusan serupa bagi mereka yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama. “Putusan ini membuka keran bagi pengesahan peristiwa nikah beda agama lainnya,” kata Tholabi.

Putusan PN Surabaya ini didasarkan antara lain pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
(a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
(b) perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 36 yang menjelaskan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Peristiwa nikah beda agama dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik, bahkan dalam batas-batas tertentu telah menciptakan keresahan di sebagian kalangan, khususnya umat Islam.

“Beberapa waktu terakhir trend-nya cenderung meningkat dan pelaku nikah beda agama tak segan tampil di depan publik dengan pelbagai cara hingga mendapatkan legitimasi dari instansi terkait,” jelas Guru Besar bidang Ilmu Hukum Islam. Menurut Tholabi, kontroversi nikah beda agama akan terus muncul seiring terjadinya peristiwa pernikahan beda agama yang dilegitimasi oleh negara.

“Sebenarnya sudah ratusan atau bahkan ribuan peristiwa pernikahan beda agama yang mendapatkan legitimasi dari instansi terkait, hanya saja tidak terekspose ke publik. Fakta ini menunjukkan bahwa ada persoalan krusial dari sisi norma hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia,” jelasnya. Dalam konteks keyakinan Islam, Jumhur ulama Muslim sepakat bahwa perkawinan beda keyakinan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, UU Perkawinan mengakomodasinya dalam Pasal 2 ayat (1) yang meniscayakan keabsahan suatu perkawinan hanya jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.